Sah secara Prosedural, Cacat secara Substansi

Mahkamah Konstitusi membaca putusannya pada 25 November 2021. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pemerintah dan DPR diberi waktu dua tahun untuk memperbaiki — bukan substansi, melainkan proses pembentukannya.

Pada masa itu, UU CK telah disahkan, diundangkan, dan sebagian peraturan turunannya sudah berlaku. Tetapi MK menemukan: metode omnibus tidak memiliki dasar normatif yang memadai dalam hukum pembentukan peraturan, dan partisipasi publik dalam pembentukan UU tidak memenuhi standar yang dapat dianggap bermakna.

Fuller membedakan dua dimensi hukum: legalitas eksternal (apakah UU dibentuk oleh otoritas yang sah lewat prosedur yang sah) dan legalitas internal (apakah UU jelas, konsisten, mungkin dipatuhi, tidak retroaktif, dan diketahui publik). Ia menyebutnya inner morality of law. Sebuah UU yang sah secara eksternal tetapi gagal pada dimensi internal kehilangan klaim moralnya untuk dipatuhi.

UU CK bukan kasus tipikal Fuller — ia bermasalah pada keduanya. Tetapi MK berfokus pada satu hal yang fundamental: legitimasi tidak hanya datang dari prosedur, ia datang dari kualitas prosedur itu sendiri. Prosedur yang dijalankan dengan tergesa, tanpa partisipasi yang berarti, mengubah pembentukan UU menjadi ritual administratif tanpa substansi.

Putusan ini membuka percakapan yang seharusnya ada sejak awal: apa yang membuat hukum sah? Cap pejabat? Pengundangan dalam lembaran negara? Atau partisipasi yang sungguh-sungguh dari mereka yang akan terikat?

Hukum yang sah secara prosedural tetapi cacat secara substansi tetap punya kekuatan memaksa. Ia diwajibkan dipatuhi oleh aparat. Tetapi kekuatan memaksa tidak sama dengan otoritas. Yang pertama berdiri di atas ancaman. Yang kedua berdiri di atas pengakuan. Negara yang mengabaikan perbedaan itu membayar ongkosnya — tidak segera, tetapi pasti.