Kuasa yang Mengalir dari Anggaran

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengganti UU No. 33 Tahun 2004. Di permukaan, ia adalah penyesuaian teknis terhadap formula transfer dana — DAU, DAK, DBH, dan jenis transfer lainnya.

Di kedalaman, ia adalah pernyataan tentang siapa yang sebenarnya berkuasa.

Locke mengatakan, kepemilikan adalah dasar kebebasan politik. Yang ia maksud adalah individu, tetapi inti argumennya bisa ditarik ke entitas politik mana pun. Daerah yang tidak menguasai sumber pendapatannya sendiri tidak benar-benar otonom — ia adalah pelaksana dengan label yang lebih sopan.

Realitas fiskal Indonesia: sebagian besar daerah bergantung pada transfer pusat. Dana asli daerah seringkali tidak cukup membiayai gaji pegawai, apalagi pembangunan. Ketika formula transfer ditentukan oleh PMK yang bisa berubah tahunan, daerah tidak punya horizon perencanaan yang stabil.

Arendt membedakan kekuasaan dan kekerasan. Kekuasaan, baginya, adalah kemampuan untuk bertindak bersama-sama. Ia tumbuh dari konsensus dan partisipasi. Kekerasan adalah instrumen — ia memaksa, tidak meyakinkan. Distribusi anggaran yang tidak adil bukan kekerasan dalam arti fisik, tetapi ia membatasi kemampuan daerah untuk bertindak. Itu adalah pengurangan kekuasaan, dan pengurangan kekuasaan adalah pengurangan kebebasan politik.

UU 1/2022 membawa formula baru. Ia menjanjikan pemerataan dan penyesuaian terhadap kebutuhan daerah. Tetapi formula bisa baik di atas kertas dan rapuh di lapangan. Pelaksanaannya bergantung pada PP, Perpres, dan PMK turunan — instrumen yang lebih lincah dari UU induknya, dan lebih sulit diakses oleh daerah.

Pertanyaan yang harus dijaga: apakah daerah punya suara yang setara dalam menyusun formula yang akan menentukan napas keuangannya? Atau daerah hanya diberitahu hasilnya?

Otonomi yang sehat tidak hanya butuh konstitusi. Ia butuh dompet yang tidak ditarik dari Jakarta setiap tahun.